Bupati Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Angela Idang Belawan, menegaskan bahwa proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dilaksanakan secara bertahap dan mengikuti aturan nasional.
“Seluruh proses seleksi berjalan melalui sistem terintegrasi SI-ASN di bawah pengawasan BKN dan Kemenpan RB. Tidak ada intervensi, semuanya profesional dan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” tegas Bupati Angela.
Menurut Bupati, pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa setiap tahap seleksi berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan. Rekrutmen bertahap juga disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan kebutuhan aparatur di berbagai perangkat daerah.
Angela menambahkan, rekrutmen ASN dan PPPK bukan sekadar memenuhi kuota, tetapi juga untuk memperkuat kualitas layanan publik. “Kita harus memastikan aparatur yang terpilih memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan untuk mendukung program pembangunan serta pelayanan masyarakat,” jelasnya.
Bupati juga menekankan pentingnya sistem SI-ASN sebagai mekanisme yang meminimalkan potensi intervensi atau praktik tidak transparan. “Dengan sistem ini, proses seleksi terpantau secara digital, mulai dari pendaftaran, administrasi berkas, hingga pengumuman hasil. Semua berjalan profesional sesuai aturan,” tambah Angela.
Pemkab Mahulu berharap rekrutmen yang tertib dan transparan akan menghasilkan aparatur yang siap mendukung berbagai program pembangunan, mulai dari penguatan pendidikan, UMKM, kesehatan, hingga lingkungan hidup dan infrastruktur. Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membangun birokrasi yang modern, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Proses ini menjadi bagian dari upaya kita membangun pemerintahan yang bersih, profesional, dan mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Mahulu,” pungkas Bupati Angela.
