Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menegaskan komitmen mempercepat transformasi digital sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Wakil Bupati Mahulu, Suhuk, mengatakan bahwa digitalisasi kini menjadi keharusan bagi pemerintah daerah agar layanan publik semakin cepat, efisien, dan transparan.
“Transformasi digital bukan sekadar penggunaan teknologi, tapi perubahan cara pandang dalam melayani masyarakat. Kita ingin birokrasi yang lebih lincah, terbuka, dan inklusif,” ujar Suhuk.
Ia menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak bisa berdiri sendiri. Keberhasilan IPD (Indeks Pembangunan Digital) harus ditopang oleh kompetensi sumber daya manusia, pengelolaan data yang kuat, serta kolaborasi lintas instansi. Pemerintah daerah dituntut meninggalkan pola tradisional dan beralih ke sistem berbasis data dan elektronik.
Suhuk juga menegaskan bahwa langkah Mahulu selaras dengan kebijakan nasional seperti SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan Satu Data Indonesia. Implementasi SPBE menjadi fondasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, akuntabel, dan terpercaya.
“Peningkatan IPD bukan sekadar proyek teknologi, tetapi komitmen jangka panjang untuk menghadirkan pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Pemkab Mahulu berharap digitalisasi dapat mempercepat administrasi, memperluas akses informasi publik, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Wabup Suhuk juga mengapresiasi perangkat daerah yang aktif mengikuti seminar transformasi digital dan meminta agar kegiatan ini menghasilkan langkah nyata di tiap OPD.
“Seminar ini menjadi ruang kolaboratif agar seluruh perangkat daerah punya persepsi yang sama tentang pentingnya transformasi digital. Hasilnya harus diterapkan nyata di lapangan, bukan berhenti di diskusi saja,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan peningkatan IPD akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Transformasi digital juga disebut sebagai bagian dari misi daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, responsif, dan inklusif.
“Digitalisasi adalah wujud Mahulu Melaju: Maju, Merata, dan Berkelanjutan. Kita dorong layanan publik yang merata hingga pelosok,” tutup Suhuk.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan paparan materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab mengenai strategi peningkatan IPD, tantangan implementasi SPBE, hingga praktik terbaik dari daerah lain, sebagai bagian dari upaya mewujudkan transformasi digital yang nyata dan berdampak luas.
