Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sebagai salah satu langkah strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan. Komitmen ini ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu, Dr. Stephanus Madang, saat mengikuti Rapat Paripurna TMMD ke-46 Tahun Anggaran 2025 secara virtual pada Kamis (4/12/2025).
Menurut Sekda, TMMD selama ini telah terbukti menjadi instrumen penting dalam percepatan pembangunan infrastruktur dasar di kampung-kampung yang masih sulit dijangkau. Melalui kegiatan ini, aksesibilitas masyarakat meningkat, perekonomian lokal tumbuh, dan pelayanan publik semakin merata.
“TMMD berperan besar dalam pembangunan wilayah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta percepatan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil dan perbatasan. Program ini menjadi solusi nyata bagi wilayah yang membutuhkan percepatan pembangunan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa sebagai kabupaten dengan karakter geografis perbukitan dan banyak kampung yang berada di tepian sungai dan perbatasan, Mahulu sangat membutuhkan program lintas sektor seperti TMMD. Sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dinilai mampu mempercepat penyediaan infrastruktur yang tidak hanya menunjang mobilitas warga, tetapi juga meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Melalui partisipasi aktif dalam rapat ini, Pemerintah Kabupaten Mahulu sangat berkomitmen untuk terus mendukung pelaksanaan program TMMD sebagai langkah strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia, khususnya di Mahulu,” tegasnya.
Pemkab Mahulu berharap TMMD ke-46 dapat kembali menghadirkan pembangunan fisik dan nonfisik yang langsung dirasakan masyarakat, seperti pembukaan jalan, rehabilitasi fasilitas umum, pembangunan rumah layak huni, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui penyuluhan terpadu.
Dengan sinergi yang terus diperkuat, Pemkab Mahulu optimistis pemerataan pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan efektif, terutama di kampung-kampung yang selama ini menghadapi keterbatasan akses dan infrastruktur dasar.
