MAHAKAM ULU – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menegaskan komitmennya untuk mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Mahulu, Suhuk, S.E., saat membacakan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Mahulu terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Mahulu, Senin (6/7/2026).
Suhuk menjelaskan bahwa capaian WTP yang diterima pada 22 Mei 2026 di Samarinda tersebut merupakan hasil kerja keras bersama antara pihak eksekutif dan legislatif.
“Prestasi atas predikat opini WTP ini tentu menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, karena kita harus mampu mempertahankan predikat tersebut dengan menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang semakin baik,” ujar Suhuk.
Ia menambahkan, Pemkab Mahulu mengapresiasi dukungan dari seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan serta masukan konstruktif terhadap laporan pertanggungjawaban APBD tersebut.
Menurutnya, catatan terkait efisiensi belanja operasi, belanja modal, hingga tata kelola aset daerah akan dijadikan bahan evaluasi utama demi mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mahulu Devung Paran, serta dihadiri unsur Forkopimda dan para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Mahulu.
