JAKARTA — Asisten III Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kristina Tening, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah yang digelar di Ballroom Hotel Kempinski Jakarta pada Senin (1/12/2025). Pertemuan strategis ini menjadi ajang penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyamakan langkah dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
Agenda tersebut menekankan upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendorong integrasi ekonomi digital nasional. Digitalisasi daerah dianggap sebagai pilar utama menuju pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan responsif.
Rakor ini juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi transaksi keuangan. “Digitalisasi membuka peluang besar bagi daerah untuk mempercepat pelayanan dan menekan potensi kebocoran anggaran,” ujar Kristina dalam forum tersebut. Transformasi digital disebutnya akan membantu mengoptimalkan pengelolaan keuangan sekaligus memperluas akses pembayaran digital bagi masyarakat.
Berbagai strategi dipaparkan dalam forum tersebut, khususnya terkait peningkatan transparansi keuangan daerah dan integrasi sistem pengawasan. Kristina menegaskan bahwa digitalisasi adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang lebih mudah diawasi.
“Dengan sistem digital, setiap transaksi bisa dipantau secara real time, sehingga pengawasan menjadi lebih cepat dan akurat,” katanya.
Selain itu, Rakor menyoroti pentingnya mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). Seiring meningkatnya penggunaan transaksi digital di masyarakat, pemerintah daerah didorong untuk mempercepat integrasi layanan pembayaran agar berdampak pada perluasan keuangan inklusif nasional.
Penerapan pembayaran digital dinilai dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sistem transaksi yang lebih cepat, akurat, dan terpantau dipercaya mampu meminimalkan kebocoran anggaran dan memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Asisten III Mahulu, Kristina Tening, menegaskan bahwa transformasi digital bukan lagi sekadar penyesuaian terhadap perkembangan teknologi, melainkan kebutuhan mendesak bagi tata kelola pemerintahan modern.
“Digitalisasi memastikan setiap transaksi keuangan daerah lebih transparan, efisien, dan mudah diawasi. Ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mempercepat pembangunan,” ujarnya. (YOVANDA)
