Coretax Jadi Kunci Transparansi Keuangan Kampung di Mahulu

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menegaskan bahwa penerapan Coretax Perpajakan merupakan langkah penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan kampung. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Coretax Perpajakan bagi Aparatur Pemerintah Kampung se-Mahulu yang digelar di Samarinda, Kamis (4/12/2025).

Dalam sambutan yang dibacakan Wakil Bupati Suhuk, Bupati Mahulu Angela Idang Belawan menekankan bahwa kemampuan aparatur kampung dalam mengelola perpajakan menjadi indikator penting kedewasaan tata kelola keuangan desa.

“Tata kelola perpajakan adalah cermin profesionalisme aparatur kampung. Kalau perpajakan dikelola dengan baik, maka seluruh proses keuangan kampung juga akan berjalan tertib dan transparan,” ujarnya.

Menurut Bupati, implementasi Coretax dan ATKPD masih menghadapi beragam kendala teknis di lapangan. Banyak aparatur yang dinilai membutuhkan pendampingan lanjutan untuk memahami mekanisme pemungutan, penyetoran, hingga pelaporan pajak secara benar.

“Mengelola dana kampung berarti memikul amanah negara dalam menjaga kepatuhan perpajakan. Karena itu aparatur harus memahami sepenuhnya tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa digitalisasi perpajakan melalui Coretax bukan hanya soal administrasi, tetapi juga memastikan setiap rupiah dana kampung dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. Sistem ini memungkinkan proses keuangan lebih tertib, meminimalkan kesalahan pencatatan, dan memperkuat pengawasan.

“Coretax membantu aparatur untuk bekerja lebih cepat dan akurat. Dengan penggunaan yang tepat, potensi kesalahan dan risiko pelanggaran perpajakan bisa ditekan,” katanya.

Bupati juga menekankan bahwa aparatur kampung merupakan garda terdepan dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan. Karena itu, peningkatan kapasitas dalam penggunaan sistem perpajakan wajib menjadi prioritas.

“Kampung adalah ujung tombak pembangunan. Jika tata kelola keuangannya kuat, maka pembangunan bisa berlangsung lebih berkelanjutan dan tepat sasaran,” jelasnya.

Pemerintah berharap melalui Bimtek ini, kompetensi aparatur kampung dalam mengelola Coretax semakin baik sehingga tata kelola keuangan kampung di Mahulu semakin akuntabel, transparan, dan sesuai regulasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *