MAHAKAM ULU – Upaya modernisasi transportasi sungai di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) semakin teguh secara legal. Penerapan manifest digital hingga kewajiban alat keselamatan speedboat bukan sekadar terobosan teknis, tetapi telah berlandaskan regulasi nasional yang mengatur penyelenggaraan angkutan air di seluruh Indonesia.
Langkah tersebut sebelumnya telah disosialisasikan Dinas Perhubungan (Dishub) Mahulu di Dermaga Batoq Kelo, Long Bagun. Dalam kegiatan itu, Sekretaris Dishub Mahulu, Ferry Anwar Marpaung, menjelaskan bahwa digitalisasi dan keselamatan pelayaran di Mahulu mengikuti koridor hukum pusat.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan pelayanan transportasi sungai yang aman, nyaman, dan tertib, serta memastikan keselamatan pelayaran melalui penerapan manifest digital yang mempermudah pelayanan bagi penumpang,” terang Ferry.
Ferry menyebut bahwa kebijakan ini berlandaskan sejumlah regulasi, mulai dari UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Permenhub Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, hingga regulasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai acuan adopsi teknologi dalam pelayanan publik.
Menurut Ferry, menempatkan kebijakan daerah dalam payung regulasi nasional akan memastikan standar keselamatan yang seragam, sekalipun diterapkan di wilayah pedalaman Kalimantan.
Melengkapi paparan tersebut, Kabid Prasarana dan Keselamatan Dishub Mahulu, Agus Bayu Aji, menegaskan bahwa dasar hukum saja tidak cukup tanpa disiplin di lapangan.
“Penerapan aturan bukan sekadar formalitas, tapi esensi dari keselamatan itu sendiri. Kami ingin para motoris memahami hak dan kewajiban mereka sesuai UU yang berlaku,” tegasnya.
Dishub Mahulu menilai bahwa pemahaman aturan harus berjalan berdampingan dengan implementasi nyata, seperti pembagian life jacket dan peningkatan disiplin operasional speedboat.
Kombinasi regulasi dan aksi lapangan tersebut menjadi pondasi Mahulu untuk membangun sistem transportasi sungai yang modern, tertib, dan berbasis digital, sekaligus memastikan keselamatan mobilitas masyarakat di jantung Borneo.
