TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memperkuat pengawasan pelaksanaan program pembangunan di wilayah pedesaan melalui kunjungan kerja Bupati Kukar bersama jajaran perangkat daerah ke enam kecamatan di kawasan hulu, pada 9–14 Oktober 2025.
Selama enam hari berturut-turut, rombongan menyambangi Kecamatan Kembang Janggut, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai, Kota Bangun, dan Kota Bangun Darat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) turut mendampingi untuk memastikan efektivitas program pembangunan desa berjalan sesuai target.
“Total ada tujuh kecamatan di wilayah hulu, tapi untuk Tabang tidak masuk agenda karena Bupati sudah lebih dulu berkunjung ke sana beberapa waktu lalu, saat menghadiri kegiatan adat Mecaq Undat di Desa Buluk Sen dan peletakan batu pertama pembangunan SMK di Desa Tukung Ritan,” ujar Kepala DPMD Kukar, Arianto.
Berbeda dari kunjungan kerja sebelumnya, rombongan tidak kembali ke Tenggarong selama kegiatan berlangsung. Mereka bermalam di setiap kecamatan yang dikunjungi agar dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat dan perangkat desa. Setiap kegiatan diawali dengan Safari Subuh di masjid setempat, dilanjutkan kunjungan ke sekolah, fasilitas kesehatan, dan lokasi program desa.
Menurut Arianto, fokus utama Bupati dalam kunjungan kali ini adalah memastikan pelayanan dasar bagi masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, dapat berjalan optimal hingga ke pelosok desa.
“Beliau ingin melihat langsung bahwa warga bisa mendapatkan layanan kesehatan cukup dengan membawa KTP tanpa hambatan,” tuturnya.
Selain pemantauan lapangan, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk menyalurkan berbagai bantuan dari organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, seperti bantuan perahu dari Dinas Perikanan untuk kelompok nelayan serta sarana air bersih dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Di setiap kecamatan, Bupati juga menggelar dialog bersama kepala desa, lurah, dan ketua RT. Dalam forum tersebut, dilakukan evaluasi terhadap program bantuan keuangan Rp50 juta per RT serta pembahasan rencana pelaksanaan program RTKU Terbaik yang nilainya mencapai Rp150 juta.
“Evaluasi ini menjadi bagian penting agar program pemberdayaan masyarakat benar-benar tepat sasaran. Melalui dialog terbuka, pemerintah daerah bisa langsung menampung aspirasi masyarakat di lapangan,” kata Arianto.(adv)
