TENGGARONG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara terus mematangkan konsep kawasan perdesaan sebagai bagian dari visi-misi Kukar Idaman Terbaik.
Program ini masih berada pada tahap perencanaan dan disusun bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai leading sector. Seluruh konsep diarahkan untuk memperkuat pembangunan berbasis kawasan di sejumlah desa yang memiliki potensi saling terhubung.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengatakan alokasi Rp100 miliar untuk kawasan perdesaan merupakan salah satu program dedikasi Kukar Idaman Terbaik yang diampu DPMD. Namun perumusan konsep dan pendistribusian anggaran tetap dilakukan bersama Bappeda agar sesuai dokumen perencanaan daerah.
Ia menjelaskan, tahapan yang berjalan saat ini fokus pada finalisasi kesiapan kawasan sebelum memasuki fase pendanaan.
“Kalau konsepnya sudah ditetapkan lewat Perda atau Perbup, barulah bisa dibiayai,” ujar Arianto.
Bappeda kini juga menilai apakah tahun 2026 sudah memasuki tahap implementasi atau masih melanjutkan perencanaan. Jika masih tahap perencanaan, penggunaan anggaran Rp100 miliar belum otomatis dilakukan. Namun jika sudah masuk tahapan implementasi, seluruh program yang tercantum dalam dokumen kawasan harus didanai penuh.
Konsep kawasan disusun dengan menggabungkan beberapa desa dalam satu hamparan berdasarkan analisis potensi masing-masing. Salah satu contohnya adalah kawasan Agrowisata Lestari di Teluk Semayang yang tengah dipetakan potensi sektoral setiap desanya.
“Setiap desa kita lihat kekuatannya, lalu kita kelompokkan sesuai sektor,” tuturnya.
Untuk sektor pertanian, pemerintah mengidentifikasi desa yang memiliki potensi produksi dan menghitung proyeksi hasil, termasuk estimasi tonase komoditas tertentu. Analisis tersebut menjadi dasar penentuan intervensi yang diperlukan, seperti peningkatan sarana dan prasarana.
Pendekatan serupa diterapkan pada sektor wisata. Desa-desa yang memiliki potensi wisata dipetakan untuk melihat tingkat pengembangan yang dapat dicapai melalui intervensi program. Model pembangunan kawasan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan desa (PHDes) ketika sektor wisata berkembang.
“Kalau semua potensi dikelola terintegrasi, percepatan kemajuannya pasti lebih signifikan,” ucap Arianto.
Ia menegaskan bahwa skema anggaran kawasan tidak boleh dikurangi setelah memasuki tahap pelaksanaan.
“Jika nanti sudah masuk tahap pelaksanaan, maka seluruh program yang telah direncanakan akan dibiayai dengan angka tersebut,” tutupnya.
