MAHAKAM ULU – Ketika Sungai Mahakam mulai surut dan langit tak lagi menurunkan hujan, warga di hulu Mahakam seperti dikurung dalam sepi yang menyesakkan. Bukan hanya air yang hilang, tetapi juga akses hidup paling dasar.
Dalam Rapat Koordinasi Multisektor Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, deretan keluhan mengalir dari berbagai penjuru. Bencana itu adalah harga bahan pokok melambung, logistik terputus, dan anak-anak mulai sakit.
Hari itu, Jumat malam (25/7/2025), dalam ruang-ruang digital rapat daring, 32 peserta lintas sektor berkumpul. Rapat Koordinasi Multisektor Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dihelat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mahakam Ulu untuk menjawab satu kenyataan getir, warga di Kecamatan Long Apari kini di ambang krisis. Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Mahakam Ulu, Yohanes Avun.
Kepala Pelaksana BPBD Mahakam Ulu, Agus Darmawan, membuka rapat dengan nada prihatin. Ia memaparkan kondisi lapangan yang kian memburuk di tiga kampung yakni Long Apari, Noha Tivab, dan Noha Silat.
“Beras 25 kilogram kini dihargai Rp1 juta. Gas elpiji 12 kilogram mencapai Rp800 ribu. Stok makin tipis, dan BBM mulai dibatasi hanya 5–15 liter per keluarga,” kata Agus.
Ia juga menyebut peningkatan drastis kasus ISPA dan bronchitis di kalangan anak-anak. “Petugas kesehatan di Puskesmas melaporkan gejala terus meningkat. Ini mengkhawatirkan,” tambahnya.
Dari ujung perbatasan, suara Camat Long Apari, Petrus Ngo, turut menyuarakan kesulitan warga. Sungai Mahakam, yang selama ini menjadi urat nadi kehidupan, kini tidak lagi bisa diandalkan.
“Volume air terus menyusut. Kapal sulit masuk. Barang logistik dan bahan pokok tak bisa masuk ke kecamatan. Kami kehabisan stok,” ujar Petrus.
Ia merinci harga-harga yang melambung: beras Kura-Kura dan Raja Lele dijual Rp1 juta per karung, stok hanya tinggal belasan sak. Gula pasir dijual hingga Rp35 ribu per kilogram. BBM pun dijual antara Rp25 ribu hingga Rp35 ribu per liter, dengan sistem pembatasan harian.
Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam (EKOSDA) menyampaikan bahwa krisis logistik harus dijawab dengan dukungan pemerintah, terutama melalui skema subsidi ongkos angkut (SOA) bagi pelaku usaha.
“Pelaku usaha bisa mengajukan permohonan ke EKOSDA untuk mendapatkan bantuan biaya transportasi pendistribusian barang. Ini salah satu jalan keluar agar harga bisa ditekan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR memberikan gambaran soal kondisi jalur darat yang tak kalah parah. “Jalan yang dulu bisa dilalui motor, kini longsor dan jembatan putus. Mobil pembawa barang pun sering mogok. Kami standby-kan alat berat di beberapa titik,” ujarnya.
Ia mengusulkan agar distribusi barang dialihkan ke Long Pakaq yang jaraknya lebih dekat ke Long Apari dan masih bisa dilalui perahu ces dengan muatan ringan.
Sementara itu dari sisi pertahanan, perwakilan Koramil Long Apari (Kodim 0912 Kutai Barat) menyampaikan rencana pengajuan bantuan helikopter ke komando atas. “Ini untuk mengangkut bahan pokok dan logistik ke wilayah yang tak lagi bisa dijangkau jalur darat atau air,” jelasnya.
Tak hanya itu, ia menegaskan bahwa setiap bencana di Mahakam Ulu menjadi atensi serius TNI dan siap mendukung langkah pemerintah daerah.
Kepolisian juga ikut bersuara. Kepala Bagian Operasi Polres Mahakam Ulu menyarankan agar dibangun gudang logistik atau koperasi bahan pokok di wilayah ulu Mahakam.
“Setiap tahun kami hadapi banjir dan kekeringan. Sudah saatnya ada gudang strategis di wilayah terdampak, agar distribusi tidak selalu terlambat,” katanya.
Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPP) menjelaskan bahwa mereka sudah menjalankan program beras murah dengan harga Rp70.000 per 5 kg. Namun lagi-lagi, tantangannya terletak pada biaya angkut.
“Kalau transportasi tidak dibantu, maka program murah pun tak bisa berjalan. Biaya buruh, solar, ongkos naik perahu semuanya tinggi,” kata perwakilan DKPP.
Ia juga mempertanyakan kelanjutan program ladang 10 hektar per kampung. “Kalau di masa krisis ladang itu belum bisa menyuplai, lalu apa gunanya? Ini harus dievaluasi,” ucapnya.
Semua keluhan dan data yang dikumpulkan mengarah pada satu kesimpulan: krisis telah nyata. BMKG Kaltim sebelumnya telah memperingatkan bahwa wilayah Long Apari masuk zona musim kemarau sejak dasarian ketiga Juli. Kini, peringatan itu berubah menjadi kenyataan yang menekan kehidupan warga.
Wakil Bupati Mahakam Ulu, Yohanes Avun, yang memimpin langsung rapat tersebut, menyatakan bahwa situasi ini tidak bisa dianggap ringan.
“Kondisi ini genting. Kita harus segera menetapkan status siaga darurat kekeringan dan semua OPD harus bertindak cepat,” tegasnya.
