Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu kembali menegaskan keseriusannya dalam mempercepat transformasi digital, khususnya pada tata kelola keuangan daerah. Penegasan ini terlihat dalam pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) 2025 yang dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perbankan, serta berbagai pemangku kepentingan. Agenda tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem pembayaran digital di lingkungan pemerintahan.
Mengutip informasi dari ppid.mahakamulukab.go.id, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mahakam Ulu, Josman, menyampaikan bahwa percepatan elektronifikasi transaksi bukan sekadar mengganti metode pembayaran, tetapi merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Ia menjelaskan bahwa penerapan sistem pembayaran non-tunai memberikan keunggulan dalam akurasi data, efisiensi layanan, dan mendukung pembangunan daerah yang semakin adaptif terhadap teknologi.
“Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah memberikan dampak besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui integrasi sistem pembayaran digital dan pelaporan otomatis, pemerintah memiliki kemampuan memantau pembayaran secara real time sekaligus meminimalkan risiko kebocoran pendapatan. Ini akan memperkuat kondisi fiskal daerah secara berkelanjutan,” ujar Josman, Jumat (28/11/2025).
Penerapan ETPD juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Seluruh transaksi terekam secara digital, mudah ditelusuri, dan dapat diaudit melalui sistem yang saling terhubung. Dengan pendekatan ini, pengelolaan anggaran dapat dilakukan lebih tepat sasaran serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
HLM ETPD 2025 turut menjadi ruang koordinasi antara perangkat daerah dan mitra pendukung untuk menyatukan persepsi dalam menjalankan kebijakan digitalisasi. Pemerintah Mahakam Ulu menilai harmonisasi sistem, peningkatan kompetensi SDM, serta kerja sama yang lebih luas dengan lembaga keuangan sebagai kunci percepatan implementasi digitalisasi keuangan daerah. “Seluruh upaya ini sejalan dengan agenda transformasi digital nasional yang menempatkan digitalisasi transaksi sebagai indikator utama kinerja keuangan daerah yang modern. Pemerintah daerah memastikan kesiapan seluruh perangkat teknis untuk mendukung program ini,” tambahnya.
Di akhir, Josman menegaskan bahwa Pemkab Mahakam Ulu akan terus mendorong implementasi ETPD hingga seluruh sektor layanan publik terintegrasi dalam ekosistem transaksi digital yang transparan dan efisien. Transformasi digital ini bukan hanya target, melainkan kebutuhan untuk menghadirkan layanan pemerintahan yang cepat, terukur, dan berorientasi masa depan. (Chece)
