Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Wakil Bupati Mahulu, Suhuk, menyatakan bahwa peningkatan layanan bukan pilihan, melainkan kewajiban pemerintah daerah.
“Kita tidak boleh lengah. Setiap layanan yang lambat atau berbelit-belit akan merugikan masyarakat. Reformasi layanan publik harus berjalan nyata, bukan sekadar slogan,” tegas Suhuk.
Menurut Wabup, Pemkab Mahulu telah memiliki rekomendasi strategis untuk memperkuat standar layanan dan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat. “Seluruh perangkat daerah harus memperkuat inovasi, mempercepat layanan, dan memangkas hambatan birokrasi. Pelayanan harus cepat, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Suhuk juga mengajak peserta forum menjadikan kegiatan ini momentum untuk membangun budaya pelayanan prima dan memperkuat kepercayaan masyarakat. “Pelayanan prima bukan slogan, tapi komitmen bersama. Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi agar standar layanan benar-benar meningkat,” katanya.
Lebih lanjut, Wabup menekankan peran aktif masyarakat sesuai amanat UU Pelayanan Publik. “Masyarakat harus dilibatkan mulai dari penyusunan hingga evaluasi standar layanan. Artinya, kualitas layanan harus terukur, terbuka, dan benar-benar dirasakan manfaatnya. Kalau masyarakat puas, itulah ukuran keberhasilan kami,” pungkas Suhuk.
