Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menegaskan pentingnya tertib administrasi sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Administrasi yang rapi dan terstruktur dianggap menjadi salah satu indikator profesionalisme aparatur serta cerminan tata kelola pemerintahan yang baik.
Wakil Bupati Mahulu, Suhuk, mengatakan, meski berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, masih ditemukan sejumlah ketidakteraturan dalam praktik administrasi di lingkungan pemerintahan daerah. “Masih ada format surat yang belum seragam, arsip belum tertata dengan baik, dan kesadaran akan pentingnya dokumen sebagai pertanggungjawaban publik masih rendah,” ujarnya.
Menurut Wabup, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi kebiasaan atau budaya kerja di pemerintahan. “Tertib naskah bukan sekadar soal aturan administratif, tapi mencerminkan cara pandang kita terhadap tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa sosialisasi tata naskah dinas harus dijadikan momentum perubahan menuju administrasi yang lebih rapi, cepat, dan akurat. Dengan penerapan pedoman yang benar, rantai tanggung jawab antarpegawai menjadi jelas, dokumentasi menjadi lebih baik, dan pelayanan publik bisa diberikan dengan lebih efektif.
Suhuk juga mengingatkan pentingnya profesionalisme dalam setiap aspek tata naskah dinas. Menurutnya, administrasi yang tertib menjadi pondasi bagi birokrasi yang efisien dan efektif. Ia menambahkan, aparatur yang memahami dan menerapkan tata naskah dengan baik akan lebih mudah mengeksekusi program pembangunan, mengawasi kebijakan, dan memastikan akuntabilitas setiap kegiatan pemerintah.
“Profesionalisme dan ketertiban administrasi bukan sekadar formalitas. Ini adalah bagian dari pembangunan kualitas aparatur dan pelayanan publik yang nyata. Aparatur yang disiplin administrasi akan mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel,” jelasnya.
Selain itu, Wabup Suhuk menegaskan bahwa tertib administrasi juga berperan dalam pengambilan keputusan yang tepat dan akurat. Data dan dokumen yang tersusun rapi memudahkan pimpinan daerah dalam merumuskan kebijakan, melakukan evaluasi program, dan mengantisipasi permasalahan yang muncul.
Ia berharap seluruh perangkat daerah menanamkan budaya tertib administrasi sebagai bagian dari etos kerja dan profesionalisme. Dengan budaya ini, pelayanan publik di Mahulu akan semakin berkualitas, masyarakat akan mendapatkan haknya secara lebih cepat, dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan akan meningkat.
“Tertib administrasi bukan tujuan akhir, tetapi jalan menuju birokrasi yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Mari kita jadikan administrasi tertib sebagai fondasi pembangunan Mahulu yang lebih baik,” tutup Wabup Suhuk.
