TENGGARONG — Sejumlah keluhan terkait layanan dasar kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan perwakilan perusahaan, Selasa (2/9/2025). Warga dari tiga desa di Kecamatan Muara Kaman dan Sebulu menyuarakan persoalan klasik yang belum tuntas: air bersih, listrik, dan infrastruktur jalan.
Tiga desa tersebut yakni Menamang Kiri di Kecamatan Muara Kaman, serta Mekar Jaya dan Sumber Sari di Kecamatan Sebulu. Mereka berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat mempercepat penyelesaian persoalan layanan dasar yang selama ini menjadi kebutuhan utama masyarakat.
RDP tersebut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), PDAM Tirta Mahakam, PLN, serta sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Muara Kaman.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa sebagian program pembangunan sebenarnya telah dijalankan, namun hasilnya belum dirasakan optimal oleh masyarakat.
“Intinya ada kelompok masyarakat yang meminta untuk dioptimalkan berkaitan dengan layanan dasar, air bersih, jaringan listrik, dan infrastruktur jalan,” ujar Arianto, Rabu (3/8/2025).
Ia mencontohkan, di Desa Menamang Kiri telah dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal sejak 2022. Namun kapasitasnya masih terbatas, bahkan beberapa RT di Dusun Pasir Putih yang dihuni sekitar 50 hingga 60 kepala keluarga belum teraliri listrik.
Pemerintah daerah berencana meninjau langsung kondisi di lapangan dan mempertimbangkan penggunaan pembangkit tenaga surya per rumah, mengingat lokasi permukiman cukup jauh dan sulit dijangkau jaringan PLN.
Untuk layanan air bersih, fasilitas sudah tersedia tetapi belum mengalir maksimal hingga ke rumah warga. Tim percepatan telah melakukan identifikasi, dan ditemukan bahwa pompa distribusi air belum memadai.
“Nanti kita akan turun sama-sama lagi, termasuk mengecek percepatan supaya air bersihnya bisa lancar,” tuturnya.
Sementara di Desa Mekar Jaya dan Sumber Sari, persoalan utama bukan pada ketersediaan listrik, melainkan voltase yang rendah. Warga mengeluhkan daya hanya sekitar 160 volt, jauh di bawah standar 220 volt, sehingga peralatan listrik tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
“Makanya dimintakan kepada PLN untuk bisa menaikkan voltase yang ada di desa tersebut, biar standar 220 dan bisa maksimal menggerakkan peralatan yang menggunakan listrik PLN. Itu yang diharapkan mereka kemarin,” pungkas Arianto.(adv)
