TENGGARONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara secara resmi menetapkan Dr. Aulia Rahman Basri dan H. Rendi Solihin sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025–2030 dalam rapat paripurna kelima yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar pada Rabu (14/05/2025).
Penetapan ini merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakhiri seluruh rangkaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kukar tahun 2024. Rapat dipimpin oleh Pelaksana Tugas Ketua DPRD Kukar, Junadi, didampingi Wakil Ketua I Abdul Rasid dan Wakil Ketua III Aini Faridah.
Rapat dihadiri jajaran anggota DPRD Kukar, Sekretaris Daerah Kukar H. Sunggono, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, pimpinan organisasi perangkat daerah, camat, kepala desa, partai politik, serta tokoh masyarakat dan agama.
Sekretaris Daerah Kukar H. Sunggono yang hadir mewakili Bupati Edi Damansyah menegaskan bahwa proses pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan.
“Keberhasilan saat ini adalah hasil kerja bersama, dan masa depan Kukar harus dibangun dengan semangat yang lebih baik. Kami yakin pasangan terpilih akan mewujudkan pembangunan yang harmonis,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa visi dan misi pasangan terpilih akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar tahun 2025–2029, yang akan diformulasikan bersama DPRD dan didukung regulasi daerah.
Sunggono juga menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan Aulia Rahman dan Rendi Solihin, serta mengapresiasi seluruh calon yang telah berkompetisi.
“Semua pasangan calon adalah putra-putra terbaik Kukar yang telah menunjukkan kedewasaan berdemokrasi dan semangat membangun daerah,” tambahnya.
Dalam pidatonya, Aulia Rahman Basri menyebut rapat penetapan ini sebagai tonggak sejarah politik Kukar. Ia mengakui perjalanan Pilkada yang harus melalui dua kali pemungutan suara dan satu kali pemungutan suara ulang sebagai proses yang tidak mudah.
“Pilkada dengan dua kali pemungutan dan PSU adalah proses berat, tetapi kami bangga menjadi bagian dari sejarah politik Kukar,” ucapnya.
Ia juga menyerukan persatuan dan kebersamaan untuk membangun Kukar, tanpa memandang perbedaan pilihan politik.
“Kami ingin Kukar tanpa sekat, bersama membangun masa depan yang lebih cerah. Kepemimpinan Pak Edi Damansyah telah berhasil di atas 80 persen, dan kami akan melanjutkan dengan menjaga marwah budaya Kukar,” tegas Aulia.
Di hadapan undangan dan masyarakat, Aulia juga menyampaikan permohonan bimbingan kepada Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura untuk menjaga kesinambungan nilai budaya dan kearifan lokal.
Rapat paripurna ini menjadi simbol kuat semangat demokrasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di Kukar, sekaligus menandai langkah awal menuju kepemimpinan baru yang diharapkan mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.(adv)
