TENGGARONG — Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menerima langsung penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Timur di Auditorium Nusantara, Samarinda, Jumat (23/5/2025).
Dalam penyerahan itu, Pemkab Kukar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut. LHP diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Timur, Mochammad Suharyanto.
Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah perwakilan DPRD, bupati dan wali kota dari daerah lain, serta pejabat Pemkab Kukar. Di antaranya Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, Kepala BPKAD Sukoco, Kepala Inspektorat Heriansyah, Kabag Prokom Ismed, dan sejumlah pimpinan OPD.
Capaian ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kukar, termasuk di Kelurahan Loa Janan, sebagai bentuk nyata dari pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
Kepala BPK Kaltim, Mochammad Suharyanto, menyampaikan apresiasi atas konsistensi Pemkab Kukar mempertahankan opini WTP. Namun, ia menegaskan bahwa capaian tersebut bukan berarti bebas dari kelemahan.
“WTP menunjukkan kewajaran laporan keuangan, tetapi ada 184 temuan dan 489 rekomendasi yang perlu segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia menyoroti sejumlah catatan penting, seperti ketidakpatuhan terhadap Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang honorarium, serta pengelolaan hibah yang masih perlu diperbaiki.
“Temuan seperti pembayaran ganda atau belanja hibah yang belum dipertanggungjawabkan tidak melewati batas materialitas, sehingga Opini WTP dari BPK tetap diberikan,” tambahnya.
Suharyanto berharap Pemkab Kukar dapat menyelesaikan seluruh rekomendasi tersebut agar tidak menjadi temuan berulang di kemudian hari.
Bupati Kukar Edi Damansyah menyambut baik capaian ini dan menyatakan akan segera menindaklanjuti semua rekomendasi dari BPK.
“Kami akan menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK untuk memastikan keuangan daerah semakin transparan dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Edi.
Ia berharap opini WTP ketujuh ini menjadi pemicu semangat seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.(adv)
