KUTAI BARAT – Menjelang tutup buku tahun anggaran 2025, wajah penerimaan pajak di Kutai Barat tampak kontras. Di satu sisi, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (bbnkb) melaju stabil dan nyaris pasti melampaui target.
Di sisi lain, Pajak Alat Berat justru meninggalkan lubang besar dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (pad).
Kepala UPTD PPRD wilayah Kutai Barat, Mulia Pardosi, menyebut sektor BBNKB menjadi salah satu penopang utama penerimaan daerah tahun ini. Dari target Rp31,7 miliar, realisasi hingga pertengahan November telah mencapai 92,3 persen.
Angka itu masih terus bergerak seiring transaksi jual beli kendaraan yang meningkat di akhir tahun.
“Kami optimistis bbn bisa melampaui target sampai akhir Desember,” ujar Mulia.
Namun optimisme itu tidak sejalan dengan kinerja pajak alat berat. Dari target Rp8,5 miliar, realisasi baru berada di kisaran 22,5 persen. Artinya, lebih dari tiga perempat potensi pendapatan sektor ini belum tergarap.
Mulia mengakui, pajak alat berat hampir dipastikan tidak tercapai tahun ini. Rendahnya kepatuhan perusahaan, persoalan pendataan, hingga kompleksitas operasional alat berat di sektor tambang dan perkebunan menjadi kendala utama. Padahal, Kutai Barat dikenal sebagai wilayah dengan aktivitas ekstraktif yang cukup tinggi.
Kondisi ini menjadi refleksi bahwa potensi besar daerah belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kontribusi fiskal yang masuk ke kas daerah. Pemerintah daerah pun dituntut menyiapkan strategi penagihan dan penertiban yang lebih tegas pada tahun anggaran berikutnya. (SA)
