MAHAKAM ULU – Kebijakan nasional yang mewajibkan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dinilai kurang ramah bagi daerah bertumbuh seperti Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Pemkab Mahulu kini berada dalam posisi sulit antara memenuhi regulasi atau membangun jalan dan fasilitas dasar warga.
Sinyal bahaya fiskal ini dilemparkan Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan, dalam diskusi interaktif Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kaltim yang dipimpin Gubernur Rudy Mas’ud di Samarinda, Senin (3/8/2026).
Angela membeberkan, pemaksaan porsi 20 persen APBD untuk pendidikan akan mengunci ruang gerak pembiayaan infrastruktur fisik yang justru sedang gencar-gencarnya dibutuhkan masyarakat.
“Jika dipaksakan, maka ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur akan sangat terbatas,” jelas Angela.
Kekhawatiran kian memuncak karena ancaman sanksi pemotongan anggaran membayangi daerah jika target alokasi tersebut meleset. Oleh sebab itu, Pemkab Mahulu memohon intervensi Pemprov Kaltim untuk menyuarakan kondisi riil lapangan ini ke tingkat pusat demi melahirkan regulasi khusus.
