KUKAR – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didorong menjadi pengelola utama layanan listrik berbasis komunitas sebagai upaya mendorong kemandirian energi di wilayah pedesaan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menilai skema pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal oleh BUMDes berpotensi memberikan manfaat ganda: memenuhi kebutuhan energi warga dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
“BUMDes yang mengelola harus benar-benar siap dan profesional. Itu tergantung kesiapan desa dan kecamatan,” ujar Kepala DPMD Kukar, Arianto, Kamis (8/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa beberapa desa di Kukar telah mulai mengelola listrik dan air bersih secara mandiri, baik melalui BUMDes maupun kelompok masyarakat lokal. Pola ini dinilai lebih berkelanjutan karena menumbuhkan kemandirian desa dalam mengelola sumber daya.
Salah satu praktik terbaik datang dari Desa Muara Enggelam yang kini dijadikan proyek percontohan dalam pengelolaan listrik komunal. Selain mampu memenuhi kebutuhan energi warga, sistem ini juga terbukti memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).
Menurut Arianto, penguatan kapasitas listrik di desa tersebut dilakukan secara bertahap. BUMDes setempat sebelumnya menyisihkan Rp400 juta untuk pengadaan baterai, dan pada akhir 2024, dukungan pemerintah kembali diberikan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) senilai Rp4 miliar guna meningkatkan kapasitas daya.
“Muara Enggelam sudah membuktikan kalau listrik komunal bisa dikelola desa dan memberi manfaat nyata,” tegasnya.(adv)
