Kutai Kartanegara – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa sebagai langkah strategis untuk menekan angka stunting di daerah.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyebut bahwa stunting bukan sekadar persoalan gizi, tetapi juga cerminan dari kualitas tata kelola pemerintahan desa. Ia menekankan bahwa dana desa harus digunakan sesuai kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar formalitas administratif.
“Anggaran desa harus berpihak pada isu strategis, dan stunting adalah salah satu prioritas utama,” tegas Arianto, Jumat (01/08/2025).
Menurutnya, desa memiliki peluang besar untuk melakukan intervensi langsung terhadap faktor penyebab stunting melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Namun, intervensi tersebut hanya akan efektif jika perencanaan dan anggaran disusun berdasarkan data nyata di lapangan, bukan hasil pengulangan dokumen dari tahun ke tahun.
Arianto juga mendorong keterlibatan aktif warga dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJMDes dan APBDes, agar anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Transparansi itu penting. Warga berhak tahu dana digunakan untuk apa, berapa jumlahnya, dan apa dampaknya bagi mereka,” ujarnya.
DPMD Kukar mencatat bahwa hampir seluruh desa di Kukar telah memasukkan program penanganan stunting dalam rencana pembangunan. Namun, efektivitasnya masih beragam, tergantung pada kualitas manajemen dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
Sebagai bentuk dukungan, DPMD terus memberikan pelatihan dan asistensi kepada perangkat desa. Pelatihan ini mencakup penyusunan program berbasis kebutuhan, pelibatan kader kesehatan dan tokoh masyarakat, serta pelaporan yang akurat dan berkelanjutan.
Arianto menegaskan bahwa stunting merupakan indikator penting keberhasilan pembangunan desa yang inklusif.
“Desa harus menjadi simpul solusi, bukan sekadar pelaksana program dari pusat. Dengan pengelolaan yang tepat, pemanfaatan teknologi, dan kemauan kuat, desa bisa menjadi ujung tombak penurunan stunting,” katanya optimistis.
Sementara itu, Kepala Desa Liang Ulu, Mulyadi, menegaskan bahwa pengentasan stunting menjadi prioritas dalam program desa saat ini. Layanan kesehatan berbasis komunitas seperti Posyandu dimaksimalkan untuk mendukung peningkatan gizi anak-anak.
“Penanganan stunting menjadi perhatian utama kami. Kami sedang menjalankan berbagai program penambahan gizi anak agar kasus-kasus stunting bisa ditekan,” ujar Mulyadi saat dikonfirmasi baru-baru ini.
Meski berbagai fasilitas telah disiapkan, ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat agar program ini dapat berjalan efektif. Menurutnya, peran orang tua dan lingkungan sekitar sangat menentukan keberhasilan upaya penanganan.
“Kesadaran dan peran aktif masyarakat sangat kami harapkan dalam memerangi stunting ini,” tambahnya.
Lebih jauh, Mulyadi juga mengingatkan agar orang tua tidak merasa malu jika anak mereka terindikasi stunting. Ia mengimbau agar kondisi tersebut segera ditangani dengan memanfaatkan program yang telah tersedia di Posyandu.(adv)
