MAHAKAM ULU – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menegaskan tidak pernah melakukan pemotongan dana Beasiswa Gerbang Cerdas Mahakam Ulu (GCM), sebagaimana ramai ditudingkan sejumlah akun agregator media sosial dan komentar warganet. Klarifikasi resmi ini disampaikan menyusul audiensi mahasiswa Mahakam Ulu yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur (KBMKMU Kaltim) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Mahulu.
Audiensi tersebut digelar sebagai respons atas polemik penurunan nominal Beasiswa Stimulan yang diterima mahasiswa pada tahun anggaran 2025, yang kemudian berkembang menjadi tudingan “pemotongan sepihak” di media sosial.
Pertemuan berlangsung di Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu di Samarinda, Selasa (6/1/2026). Perwakilan KBMKMU Kaltim yang dipimpin Ketua Rhesty Melia Bulan diterima langsung oleh Kepala Disdikbud Mahulu, Samson Batang, didampingi tim dari Pemkab Mahulu.
Samson Batang menegaskan, audiensi tersebut menjadi ruang dialog terbuka untuk meluruskan informasi yang dinilai tidak utuh dan berkembang liar di media sosial.
“Pada prinsipnya kami berterima kasih atas pertemuan ini. Audiensi ini menjadi forum klarifikasi agar mahasiswa memahami secara utuh mekanisme dan kebijakan Beasiswa Stimulan,” ujarnya.
Dalam penjelasannya, Samson menegaskan bahwa sejak awal program ini dirancang sebagai Beasiswa Stimulan, bukan beasiswa penuh. Artinya, bantuan diberikan sebagai dorongan awal bagi mahasiswa Mahakam Ulu yang menempuh pendidikan secara mandiri, dengan besaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Stimulan itu sifatnya bantuan, bukan pembiayaan penuh. Besarannya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan dianggarkan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), bukan oleh Dinas Pendidikan,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, polemik bermula dari lonjakan jumlah penerima beasiswa yang sangat signifikan dan di luar prediksi. Pada 2023 jumlah penerima tercatat 436 orang, meningkat menjadi 487 orang pada 2024, dan melonjak tajam menjadi 679 orang pada 2025.
“Dengan penerima yang melonjak drastis sementara anggaran terbatas, pemerintah harus mengambil kebijakan. Kami memilih pemerataan agar semua mahasiswa yang memenuhi syarat tetap menerima, daripada menggugurkan sebagian,” tegas Samson.
Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah penyesuaian nilai bantuan per orang. Semakin banyak penerima, maka nilai yang diterima masing-masing mahasiswa menyesuaikan.
“Ini bukan pemotongan. Tidak ada uang yang diambil atau dialihkan. Anggarannya dibagi sesuai kemampuan pagu agar semua putra-putri Mahulu bisa merasakan,” katanya.
Menanggapi tudingan di media sosial, Disdikbud Mahulu menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran beasiswa dilakukan berbasis sistem, tanpa intervensi manual.
“Tidak ada cash on hand. Dana disalurkan langsung dari Rekening Kas Daerah ke bank, lalu ke rekening masing-masing penerima. Semua head to head dan bisa ditelusuri,” ujarnya.
Samson juga membantah keras isu pemotongan pajak dan tudingan adanya penyalahgunaan dana.
“Tidak ada pemotongan pajak. Yang ada hanya biaya administrasi bank, itu pun sangat kecil sekitar Rp6.500, dan hanya berlaku bagi penerima yang tidak menggunakan rekening Bank Kaltimtara. Itu murni kebijakan bank, bukan dari kami,” tegasnya.
Ia menambahkan, sisa anggaran (SiLPA) program beasiswa sangat kecil, sekitar Rp12 juta, dan otomatis kembali ke kas daerah. Fakta ini, menurutnya, membantah tudingan adanya pemotongan dalam jumlah besar.
Pelaksanaan Beasiswa Gerbang Cerdas Mahulu, lanjut Samson, mengacu pada Peraturan Bupati Mahakam Ulu Tahun 2021 tentang pedoman pemberian beasiswa. Setiap daerah memiliki kebijakan berbeda dalam mengelola program beasiswa.
“Ada daerah yang menerapkan kuota tetap dan menggugurkan pendaftar jika melebihi kuota. Kami memilih kebijakan pemerataan. Semua yang memenuhi persyaratan diterima, tanpa eliminasi,” jelasnya.
Karena itu, nilai beasiswa bersifat fluktuatif dan menyesuaikan jumlah penerima serta kemampuan anggaran.
Dalam audiensi tersebut, Disdikbud Mahulu juga memaparkan secara rinci data jumlah penerima, besaran anggaran, mekanisme distribusi, hingga sistem transfer dana. Penjelasan itu diterima mahasiswa sebagai bagian dari keterbukaan informasi.
Samson menyebutkan, bahkan sebelum polemik ini viral, pihaknya telah melakukan evaluasi internal terhadap lonjakan jumlah penerima.
“Di satu sisi kami senang karena antusiasme mahasiswa tinggi. Di sisi lain, ini menjadi tantangan anggaran. Karena itu, ke depan kami berharap ada peningkatan alokasi anggaran pada 2026 agar besaran stimulan bisa ditingkatkan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan mahasiswa, selama disampaikan secara konstruktif.
“Pemerintah tidak alergi kritik. Yang penting tujuannya untuk kemajuan Mahakam Ulu. Jangan sampai informasi yang keliru justru memicu kegaduhan dan mengganggu konsentrasi pembangunan,” katanya.
Menutup pernyataannya, Samson berharap mahasiswa Mahakam Ulu dapat fokus menempuh pendidikan dan kelak berkontribusi membangun daerah, baik di sektor pemerintahan, swasta, maupun kewirausahaan.
