TENGGARONG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kutai Kartanegara (DPMD Kukar) menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertema penguatan dan pengembangan UMKM dalam mendorong transisi energi berkeadilan bagi masyarakat terdampak tambang batubara di Kalimantan Timur. Kegiatan ini digelar Yayasan Mitra Hijau (YMH) bersama Universitas Mulawarman di Hotel Aston Samarinda, Jumat (24/10/2025).
Penggerak Swadaya Masyarakat DPMD Kukar, Ahmad Irji’i, mengatakan FGD tersebut menjadi ruang untuk memetakan tantangan UMKM di kawasan terdampak tambang sekaligus menggali potensi usaha pascatambang yang berkelanjutan. Melalui diskusi lintas sektor, pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas diharapkan mampu merumuskan strategi bersama dalam memperkuat ekonomi lokal.
“FGD ini penting untuk memperkuat proses transisi ekonomi pascatambang di Kalimantan Timur. Diharapkan muncul gagasan konkret dan kerja sama jangka panjang dalam membangun UMKM yang inklusif dan berdaya saing,” ujar Irji’i.
Indonesia saat ini menjalankan agenda transisi energi menuju sumber terbarukan sebagai upaya menekan emisi karbon dan mencapai target Net Zero Emission. Pergeseran tersebut membawa dampak sosial dan ekonomi, khususnya bagi daerah yang bergantung pada sektor pertambangan seperti Kutai Kartanegara, Paser, dan Samarinda.
Data BPS Kalimantan Timur tahun 2024 mencatat sektor pertambangan masih menyumbang lebih dari 46 persen PDRB provinsi pada 2023. Ketergantungan tinggi terhadap industri ekstraktif membuat masyarakat di wilayah tambang rentan kehilangan sumber pendapatan ketika aktivitas pertambangan menurun.
Karena itu, pengembangan UMKM menjadi langkah strategis untuk membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal. Namun pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan modal, akses pasar, dan kapasitas manajerial.
Melalui FGD ini, para pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, pelaku UMKM, dan komunitas untuk menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang tangguh dan berkelanjutan.
“Kami berharap kegiatan ini menghasilkan rekomendasi nyata untuk memperkuat UMKM di wilayah terdampak tambang sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Kalimantan Timur,” tandasnya.(adv)
