KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) secara resmi membuka pintu investasi pengelolaan karbon berbasis desa melalui kemitraan dengan PT Tirta Carbon Indonesia. Meski membawa potensi manfaat ekonomi dan lingkungan, proyek ini mendapat perhatian serius terkait pentingnya pelibatan masyarakat secara utuh.
Penandatanganan kerja sama dilakukan pada Selasa (6/5/2025) di Pendopo Bupati Kukar. Proyek ini akan dijalankan di 10 desa yang tersebar di Kecamatan Kembang Janggut, Muara Kaman, Kota Bangun, dan Kenohan. Namun, pelaksanaan teknis di lapangan belum dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan masyarakat setempat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menegaskan bahwa masyarakat harus mendapat penjelasan yang menyeluruh sebelum proyek dimulai.
“Kalau belum ada sosialisasi dan kesepakatan bersama, mereka belum bisa beraktivitas. Kami akan terus dampingi agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ujarnya, Rabu (7/5/2025).
Ia juga mengingatkan bahwa proyek karbon ini menawarkan kompensasi berupa dana tetap serta program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Namun pemanfaatannya harus diawasi dengan ketat.
“Dana itu sebaiknya difokuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah mendesak seperti kemiskinan, pendidikan, dan layanan kesehatan,” tambah Arianto.
Pemerintah daerah melalui DPMD Kukar memastikan akan terlibat aktif dalam proses pendampingan, mulai dari tahap sosialisasi hingga pelaksanaan di lapangan, demi memastikan proyek berjalan adil dan bermanfaat bagi seluruh pihak.(adv)
