SAMARINDA – Upaya mewujudkan transisi energi berkeadilan di Kalimantan Timur menempatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai ujung tombak ekonomi pasca-tambang. Isu tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Yayasan Mitra Hijau (YMH) bertema “Penguatan dan Pengembangan UMKM sebagai Strategi Mendorong Transisi Energi Berkeadilan pada Masyarakat Terdampak Tambang Batubara”, di Hotel Aston Samarinda, Kamis (24/10/2025).
Kegiatan ini mempertemukan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil untuk merumuskan strategi memperkuat UMKM di tengah peralihan menuju ekonomi hijau.
Perwakilan YMH, Dicky Edwin, menegaskan bahwa krisis iklim kini nyata dirasakan di berbagai sektor. “Transisi energi harus menjamin keadilan bagi semua pihak, termasuk masyarakat kecil dan pelaku UMKM,” ujarnya.
Narasumber dari Dinas Koperasi dan UKM Kaltim, Zulkifli, menyoroti masih lemahnya akses pembiayaan dan digitalisasi UMKM. Pemerintah, katanya, menyiapkan program pendampingan, sertifikasi halal, serta peningkatan daya saing produk lokal.
Dari kalangan akademisi, Dr. Marwati dari Universitas Mulawarman menyebut UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal yang perlu diperkuat agar mampu beradaptasi dengan arah pembangunan hijau.
FGD menghasilkan tiga rekomendasi utama: peningkatan kapasitas digital marketing, pendampingan legalitas produk, dan reaktivasi peran BUMDes serta Pokdarwis di wilayah pasca-tambang.
Direktur Eksekutif YMH, Doddy S. Sukadri, menutup kegiatan dengan menegaskan pentingnya membuka lapangan kerja hijau. “Transisi energi bukan sekadar mengganti sumber daya fosil, tapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat,” ujarnya.(adv)
