TENGGARONG — Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi salah satu model layanan publik yang menarik perhatian pemerintah daerah lain. Pada Kamis (19/6/2025), Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan kunjungan kerja ke Kukar untuk mempelajari proses pembentukan dan pengelolaan MPP.
Rombongan Pemkab PPU dipimpin oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal), Firman. Mereka diterima secara resmi oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kukar, Ahyani Fadianur Diani, di ruang eksekutif Kantor Bupati Kukar.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar, Sri Ridayani, serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah lainnya.
Ahyani menyampaikan bahwa keberhasilan pembentukan MPP Kukar tidak lepas dari koordinasi intensif antar-perangkat daerah, baik di tingkat kabupaten maupun vertikal.
“Kami melibatkan banyak sektor, baik horizontal maupun vertikal, dengan perencanaan yang matang,” jelasnya.
Ia menambahkan, saat ini MPP Kukar telah menyediakan sekitar 20 jenis layanan dan mampu melayani 200 hingga 500 pengunjung setiap hari.
“Capaian ini membawa Kukar meraih sejumlah penghargaan di tingkat regional dan nasional,” ungkap Ahyani.
Kepada rombongan PPU, Ahyani memberikan dua saran utama untuk memulai pembentukan MPP, yakni menyiapkan perencanaan yang detail dan memastikan dukungan anggaran yang memadai.
“Selain itu, silakan berdiskusi lebih teknis dengan DPMPTSP Kukar untuk memahami tahapan implementasinya,” tambahnya.
Sementara itu, Firman menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan menggali pengalaman langsung dari Kukar agar dapat diterapkan di Penajam Paser Utara.
“Kami ingin menghadirkan layanan publik yang cepat, mudah, dan efisien seperti yang telah diterapkan di Kukar,” ucapnya.
Usai pertemuan, rombongan meninjau langsung operasional MPP Kukar. Kegiatan ditutup dengan penyerahan cendera mata sebagai simbol kerja sama antardaerah.
Ahyani berharap kunjungan tersebut menjadi langkah awal bagi Pemkab PPU dalam mewujudkan MPP yang mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
“Semoga pengalaman Kukar bisa menjadi panduan untuk mempercepat pembangunan MPP di PPU,” pungkasnya.(adv)
