TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya dalam mendukung program prioritas nasional, terutama Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan program pembangunan 3 juta rumah. Hal ini disampaikan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara virtual pada Senin (17/3/2025).
Rakor tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dan diikuti oleh sejumlah menteri serta pejabat terkait. Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang sinergi tugas di bidang agraria, tata ruang, pemerintahan dalam negeri, kehutanan, transmigrasi, dan informasi geospasial.
Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program nasional, khususnya PKG dan pembangunan 3 juta rumah. “Keberhasilan PKG di daerah sangat bergantung pada instruksi kepala daerah, penyediaan data akurat, dan alokasi anggaran yang memadai,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa anggaran seperti Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dimanfaatkan untuk mendukung program ini.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan bahwa PKG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan pada 10 Februari lalu. “PKG mencakup semua kelompok usia, mulai dari bayi hingga lansia, yang dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu saat ulang tahun di puskesmas dan saat ajaran baru di sekolah,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Asisten I Pemkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, menegaskan kesiapan daerahnya dalam menyukseskan program-program nasional tersebut. “Kami siap memaksimalkan PKG dengan memanfaatkan APBD dan DAK yang ada. Selain itu, kami akan melakukan peninjauan ke puskesmas dan memastikan ketersediaan tenaga medis yang terampil,” ujarnya.
Terkait program pembangunan 3 juta rumah, Taufik menyebut Pemkab Kukar akan segera menginventarisasi lahan yang sesuai dengan arahan pemerintah pusat.(adv)
