MAHAKAM ULU – Skema pengadaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemda Mahulu) belakangan ini jadi buah bibir. Banyak yang mempertanyakan mengapa pemerintah lebih memilih menyewa ketimbang membeli unit baru yang bisa jadi aset daerah.
Menanggapi kegaduhan tersebut, mantan Kepala BPKAD Mahulu yang kini menjabat Kepala Bappelitbangda, Yohanes Andy Abeh, akhirnya buka suara. Ia menegaskan bahwa sistem rental ini bukan sekadar kebijakan asal-asalan, melainkan instruksi langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Ini sejalan dengan arahan KPK waktu mereka berkunjung ke Mahulu. Mereka menyarankan pengadaan mobil dinas sebaiknya tidak lagi melalui sistem pembelian langsung,” ungkap Abeh saat dikonfirmasi baru-baru ini.
Menurut Abeh, alasan utama di balik kebijakan ini adalah efisiensi anggaran jangka panjang. Jika kendaraan menjadi aset tetap Pemda, maka seluruh beban operasional mulai dari servis berkala hingga urusan administrasi seperti perpanjangan STNK akan menyedot APBD yang tidak sedikit.
Dengan sistem rental, pemerintah tinggal “terima beres”. Segala kerusakan dan pajak ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia.
“Arahannya jelas, supaya tidak membebani anggaran daerah. Kita (pemerintah) hanya tinggal pakai saja. Jadi memang kita menjalankan apa yang disarankan KPK,” tambahnya.
Abeh juga tidak menampik besaran biaya sewa per unit yang kini ramai dibahas. Untuk jenis Fortuner, biaya sewa dipatok sekitar Rp17 juta per bulan, sementara untuk Hilux berada di angka Rp15 juta.
Ia menekankan bahwa angka tersebut tidak muncul tiba-tiba karena sudah dikunci melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Artinya, harga sewa tidak akan berubah mengikuti gejolak harga pasar selama masa kontrak berlangsung.
“Masa kontrak payungnya maksimal lima tahun. Setelah itu, unit langsung diganti baru. Kenapa begitu? Karena medan di Mahulu ini sangat berat. Kalau sudah lewat lima tahun, mobil biasanya sudah tidak layak dan biaya perawatannya justru bakal membengkak kalau dipaksa pakai,” jelasnya lagi.
Sejauh ini, tercatat sudah ada sekitar 60-an unit kendaraan rental yang dioperasikan Pemda Mahulu. Kendaraan-kendaraan ini disebar untuk menunjang kerja operasional mulai dari Kepala Dinas, Asisten, Kabag, hingga jajaran pimpinan lainnya.
Meski skema ini menuai pro-kontra terkait efisiensi anggaran jangka panjang dibanding membeli aset, Abeh tetap optimis bahwa sistem ini adalah jalan keluar paling realistis untuk wilayah dengan medan ekstrem seperti Mahakam Ulu.
“Sistem ini sudah jalan ke tahun keempat, dan sejauh ini tidak menyulitkan pemerintah. Tidak ada beban tambahan,” pungkasnya.
