Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengintensifkan upaya dalam menekan angka stunting. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Data Keluarga Berisiko Stunting (KRS), yang berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Kamis (13/3/2024).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, secara langsung memimpin acara tersebut. Didampingi Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kukar, Dafip Haryanto, ia menerima data dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, dr. Nurizky Permanajati. Data ini diharapkan menjadi acuan dalam percepatan penanganan stunting di Kukar.
Penandatanganan BAST Data Keluarga ini melibatkan 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang akan memanfaatkan data secara terarah sesuai tugas masing-masing. OPD tersebut meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, dr. Nurizky Permanajati, menyampaikan bahwa data yang diserahkan merupakan implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“Data ini bukan sekadar angka, tetapi pedoman bagi OPD dalam merancang intervensi yang lebih efektif. Dengan sistem yang lebih terstruktur, setiap dinas bisa menggunakan informasi ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing,” jelasnya.
Ia menegaskan, upaya percepatan penurunan stunting tidak boleh hanya berbasis asumsi, melainkan harus mengacu pada data yang valid dan akurat.
Dalam kesempatan itu, Sekda Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa penanganan stunting membutuhkan kerja sama lintas sektor dan pendekatan berbasis data.
“Kami telah membangun kolaborasi yang kuat antara OPD, tenaga kesehatan, serta berbagai pemangku kepentingan. Alhamdulillah, hasilnya mulai terlihat dengan adanya tren penurunan angka stunting di Kukar,” ujar Sunggono.
Ia berharap setiap OPD segera menganalisis data yang diterima dan menerapkan intervensi yang tepat. Menurutnya, keberhasilan program ini bergantung pada ketepatan dalam memahami dan menindaklanjuti data yang tersedia.
“Kami ingin memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar berbasis fakta di lapangan. Jangan sampai ada kesalahan kebijakan hanya karena data tidak dipahami secara komprehensif,” tegasnya.
Selain menangani anak-anak yang sudah mengalami stunting, Pemkab Kukar juga menargetkan “New Zero Stunting”, yaitu memastikan tidak ada kasus baru yang muncul melalui langkah pencegahan yang lebih masif.
“Upaya kami tidak hanya sebatas pengobatan dan pendampingan, tetapi juga pencegahan sejak dini. Melalui program terintegrasi, kami ingin memastikan bahwa setiap anak di Kukar mendapatkan asupan gizi yang cukup sejak dalam kandungan,” tambahnya.
Sebagai bentuk komitmen dalam menangani stunting, Sekda Kukar bersama para kepala OPD turut meninjau sejumlah program pendampingan gizi dan layanan kesehatan anak.
Dengan langkah strategis dan kerja sama lintas sektor ini, Pemkab Kukar optimistis dapat mempercepat penurunan angka stunting dan menciptakan generasi masa depan yang lebih sehat serta berkualitas.(adv)
