BALIKPAPAN — Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Angela Idang Belawan, menegaskan perlunya pembenahan total sistem perizinan di daerahnya. Ia menyebut proses perizinan di Mahulu masih berjalan sektoral dan belum terintegrasi, sehingga menimbulkan hambatan layanan dan investasi.
Penegasan itu disampaikan Angela saat membuka Forum Konsultasi Publik Perizinan dan Pengawasan Berusaha Berbasis Risiko sesuai PP Nomor 28 Tahun 2025, di Hotel Novotel Balikpapan, Jumat (21/11/2025).
“Selama ini pelaksanaan perizinan masih dilakukan secara sektoral oleh masing-masing perangkat daerah, sehingga belum terintegrasi sebagaimana amanat regulasi,” tegasnya.
Menurut Angela, sejumlah kendala teknis dan prosedural membuat proses penerbitan izin kerap berbelit. Karena itu, seluruh SOP perizinan dan pengawasan harus segera diperbarui dan diselaraskan dengan aturan terbaru.
Ia menekankan pentingnya percepatan adopsi perizinan berbasis risiko agar mekanisme layanan menjadi lebih sederhana, transparan, dan mudah diawasi. “Pembaruan ini wajib dilakukan agar perizinan kita lebih cepat, terkoordinasi, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha,” ujarnya.
Angela juga menyinggung kondisi global seperti pelemahan rupiah dan dampak pandemi yang turut memukul ekonomi daerah. Menurutnya, pembenahan perizinan adalah langkah penting untuk menjaga daya saing dan menarik investasi ke Mahulu.
Bupati berharap forum ini menjadi ruang penyamaan persepsi antara perangkat daerah dan pelaku usaha mengenai prosedur serta mekanisme pengawasan berbasis risiko. “Forum ini harus menjadi ruang belajar bersama agar perizinan kita benar-benar responsif dan akuntabel,” katanya.
Kegiatan tersebut dihadiri Sekda Mahulu Dr. Stephanus Madang, Kepala DPMTSP Merkuria Ping, serta narasumber dari Kementerian Investasi, Rahardjo Siswohartono, dan para pelaku usaha dari berbagai sektor.
