MAHAKAM ULU – Upaya peningkatan keselamatan transportasi di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) kini memasuki tahap baru. Setelah lebih dari setahun menjalankan program edukasi, pemasangan sarana keselamatan minimum, audit moda darat dan sungai, serta pembentukan Forum Lalu Lintas, Pemerintah Kabupaten Mahulu memastikan seluruh inisiatif tersebut tidak berhenti sebagai rangkaian kegiatan temporer. Pemkab Mahulu mulai memperkuat kelembagaan agar keselamatan transportasi menjadi standar permanen dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Kepala Dinas Perhubungan Mahulu, Fransiskus Xaverius Lawing, menjelaskan bahwa penguatan kelembagaan ini bertujuan menghindari ketergantungan pada program tahunan atau pergantian pejabat. Menurutnya, sistem keselamatan harus berdiri kokoh sebagai bagian dari budaya birokrasi dan masyarakat.
“Kita ingin memastikan bahwa seluruh upaya keselamatan—mulai dari edukasi, sarana keselamatan, hingga audit lapangan—menjadi bagian dari sistem. Bukan hanya proyek sementara, tetapi budaya kerja pemerintah dan masyarakat,” tegas Lawing.
Ia menyebut peningkatan kesadaran masyarakat belakangan ini menjadi momentum penting untuk membangun sistem permanen. Masyarakat disebut mulai disiplin mengenakan pelampung saat berlayar, sopir mulai memperhatikan kecepatan di tikungan tajam, sementara sekolah-sekolah meminta perluasan Zona Selamat Sekolah (ZoSS). Menurut Lawing, perubahan perilaku ini tidak boleh hilang hanya karena program selesai.
“Ketika kita melihat respons masyarakat semakin baik, ini harus kita jaga. Jangan sampai semangatnya menurun. Karena itu kita memperkuat struktur, prosedur, dan pola koordinasi agar semuanya berjalan secara berkesinambungan,” ujarnya.
Tahap penguatan kelembagaan ini mencakup beberapa langkah strategis. Pertama, integrasi program keselamatan ke dalam rencana kerja tahunan pemerintah daerah, bukan hanya program Dinas Perhubungan. Kedua, penguatan peran Forum Lalu Lintas sebagai pusat koordinasi lintas sektor dengan keterlibatan Polres Mahulu, BPBD, PUPR, serta sektor pendidikan dan pemerintahan kampung. Ketiga, peningkatan kapasitas SDM keselamatan hingga tingkat kampung agar pemantauan titik rawan dan pelaporan kecelakaan bisa dilakukan lebih cepat dan akurat.
Pemerintah juga memperkuat mekanisme pemantauan melalui sistem data kecelakaan dan risiko transportasi berbasis pelaporan rutin. Data ini akan menjadi dasar penentuan prioritas perbaikan infrastruktur, penambahan rambu keselamatan, hingga pembagian life jacket untuk kapal kecil.
Lawing menegaskan bahwa keberhasilan program keselamatan tidak hanya bergantung pada perangkat pemerintah, tetapi pada keterlibatan masyarakat. Menurutnya, orang tua, guru, pemilik kapal, hingga tokoh adat memiliki peran penting dalam membentuk budaya taat keselamatan.
“Kalau budaya keselamatan sudah tertanam, kita tidak perlu lagi menegur berulang-ulang. Semua bergerak dengan kesadaran sendiri. Itu yang ingin kita capai dalam jangka panjang,” ujarnya.
Pemkab Mahulu optimistis penguatan kelembagaan ini akan membawa dampak signifikan terhadap keselamatan transportasi baik di jalur darat maupun sungai. Seiring meningkatnya mobilitas masyarakat di daerah perbatasan, pemerintah berharap keselamatan menjadi fondasi yang tak terpisahkan dari pembangunan Mahakam Ulu.
