MAHAKAM ULU — Dengan kondisi geografis yang sulit dan keterbatasan anggaran daerah, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) tetap menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi publik. Upaya ini menegaskan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti membangun layanan transportasi yang lebih aman, terarah, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
Transportasi di Mahulu memiliki karakter unik. Sebagai daerah perbatasan yang sebagian besar wilayahnya masih bergantung pada sungai sebagai jalur utama mobilitas, pemerintah dituntut mencari solusi yang tidak hanya efektif, tetapi juga relevan dengan situasi di lapangan. Di sisi lain, pembangunan jaringan jalan terus berjalan dan membuka tantangan baru tentang keselamatan lalu lintas darat di wilayah yang sebelumnya hanya bergantung pada moda air.
Kepala Dishub Mahulu, Fransiskus Xaverius Lawing, menegaskan bahwa penyediaan layanan transportasi yang aman bukan hanya kewajiban formal pemerintah, tetapi juga tanggung jawab moral terhadap masyarakat.
“Kami di Dishub punya tanggung jawab moral. Setiap warga, tanpa terkecuali, berhak merasakan layanan transportasi yang aman,” ujarnya.
Frans mengatakan kondisi daerah yang menantang—mulai dari kemiringan jalan yang ekstrem hingga alur sungai yang sempit dan berarus kuat—tak jarang menjadi kendala teknis bagi perangkat pemerintah. Namun, hal tersebut tidak membuat Dishub mengambil jalan pintas dan menyerah pada keterbatasan.
“Mahulu memang memiliki keterbatasan anggaran, tetapi itu tidak membuat kami berhenti mencari solusi. Justru keterbatasan inilah yang mendorong kami berpikir lebih kreatif dan relevan dengan kondisi daerah,” tegasnya.
Dalam dua tahun terakhir, Dishub Mahulu menjalankan berbagai inovasi meski dengan anggaran yang terbatas. Beberapa di antaranya adalah:
⦁ Pemasangan sarana keselamatan minimum di titik rawan seperti tikungan tajam, turunan curam, area sekolah, dan dermaga padat aktivitas.
⦁ Digitalisasi layanan melalui pencatatan manifest penumpang berbasis aplikasi, sebagai bagian dari upaya memastikan keamanan transportasi sungai.
⦁ Pembentukan Forum Lalu Lintas lintas instansi, yang mempercepat pengambilan keputusan terkait risiko kecelakaan serta koordinasi penanganan darurat.
⦁ Program edukasi ke sekolah dan komunitas yang menargetkan pelajar, motoris kapal, sopir, dan kelompok masyarakat rentan kecelakaan.
⦁ Bantuan life jacket kepada kapal kecil, yang sebelumnya kesulitan memenuhi standar keselamatan 1:1 untuk penumpang sungai.
Langkah-langkah tersebut dijalankan secara bertahap dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor, memaksimalkan peran pemilik kapal, aparat kampung, dan pihak swasta yang bersedia mendukung peningkatan keselamatan.
Menurut Frans, semua pihak harus ikut mengambil bagian dalam membangun budaya keselamatan transportasi, karena pemerintah tidak mungkin bergerak sendiri mengatasi risiko di seluruh wilayah.
“Kami ingin keselamatan transportasi menjadi budaya bersama. Pemerintah bergerak, masyarakat juga ikut membangun kesadarannya,” pungkasnya.
Meski dihadapkan pada keterbatasan, Mahulu menunjukkan bahwa pembangunan transportasi aman tidak harus selalu menunggu anggaran besar. Dengan inovasi, kolaborasi, dan kerja bertahap, keselamatan tetap dapat ditingkatkan—bahkan di wilayah dengan kondisi paling menantang sekalipun.
