KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mendorong Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah desa serta memastikan setiap kebijakan berjalan transparan dan akuntabel.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menegaskan bahwa BPD memiliki posisi strategis dalam menjembatani aspirasi warga sekaligus mengawal pelaksanaan pembangunan di desa.
“BPD harus dimaksimalkan untuk melakukan pengawalan pembangunan di desa. Aspirasi warga juga harus diserap dan menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan desa,” ujar Arianto, Senin (5/5/2025).
Ia juga mengingatkan pentingnya penguatan fungsi pengawasan oleh BPD agar setiap program yang dirancang dan dijalankan pemerintah desa benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat secara langsung.
Lebih lanjut, Arianto menyampaikan bahwa jika ditemukan pelanggaran fatal yang dilakukan oleh aparatur desa, pemerintah daerah tidak akan segan untuk bertindak. Meski begitu, proses penindakan tetap harus mengikuti mekanisme yang berlaku.
“Jika ditemukan pelanggaran fatal yang berkaitan dengan hukum, maka kita akan tindak tegas, termasuk pemberhentian. Namun tidak serta-merta kami bisa turun tangan tanpa mekanisme yang jelas,” jelasnya.
Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Arianto mengapresiasi peran BPD yang selama ini dinilai cukup baik dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ia berharap sinergi antara BPD dan pemerintah desa dapat terus diperkuat demi menjamin pembangunan desa berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Peran BPD sangat penting untuk memastikan setiap program pembangunan menyasar kebutuhan riil masyarakat. Sinergi ini harus terus dijaga,” pungkasnya.(adv)
