KUKAR – Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), kini mulai menerapkan program Jaga Garda Desa sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran hukum dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Program ini merupakan turunan dari inisiatif Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang ditujukan untuk mendukung pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) secara tepat guna dan bebas dari praktik korupsi.
“Program ini sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Bahagia dan Sejahtera, yang diwujudkan melalui program unggulan Kukar Idaman,” ujar Kepala Desa Bukit Pariaman, Sugeng Riyadi, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (30/4/2025).
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan Jaga Garda Desa tidak hanya sebatas pengawasan keuangan, tetapi juga sebagai sarana pendampingan hukum secara preventif agar seluruh pengelolaan anggaran di desa berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan risiko hukum di kemudian hari.
“Program ini mengintegrasikan pendekatan pengawalan, pendampingan, dan pengawasan, termasuk dengan pemanfaatan inovasi digital berupa aplikasi Jaga Garda Desa. Tujuannya untuk memastikan penggunaan dana desa tepat sasaran dan sesuai peraturan,” jelasnya.
Sugeng menyebutkan bahwa penerapan program ini juga mendukung agenda nasional dalam penguatan reformasi hukum, politik, dan birokrasi, serta mencegah tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan narkoba di tingkat desa.
Menurutnya, dengan sistem pengawasan yang baik dan melibatkan kejaksaan sebagai mitra strategis, pemerintah desa semakin percaya diri dalam mengelola anggaran secara terbuka kepada publik.
“Dengan adanya program ini, diharapkan pengelolaan dana desa di Desa Bukit Pariaman dapat berjalan lebih baik, transparan, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(adv)
