KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memberikan apresiasi terhadap kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dinilai berhasil menjalankan fungsi pengawasan dan penyalur aspirasi masyarakat di tingkat desa secara efektif.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyebut BPD sebagai ujung tombak dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang responsif dan inklusif. Menurutnya, peran aktif BPD telah berkontribusi besar dalam menciptakan stabilitas dan keterbukaan dalam proses pembangunan desa.
“Sampai saat ini kami belum menerima laporan mengenai pelanggaran berat atau fatal yang dilakukan oleh pemerintah desa. Ini menandakan bahwa fungsi pengawasan oleh BPD cukup berjalan dengan baik. Kami mengapresiasi kinerja tersebut,” ungkap Arianto.
Ia menekankan bahwa tantangan pembangunan desa ke depan akan semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah desa dan BPD agar seluruh program pembangunan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
“BPD harus terus diperkuat. Mereka bukan hanya pengawas, tapi juga jembatan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Suara warga desa harus didengar dan diterjemahkan menjadi kebijakan nyata,” tambahnya.
Arianto juga berharap semangat kolaboratif antara BPD dan pemerintah desa dapat terus ditingkatkan. Ia meyakini bahwa pola kerja yang harmonis dan saling mendukung akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.
“Dengan adanya peran aktif dari BPD, kami yakin proses pembangunan akan lebih transparan dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat desa,” pungkasnya.(adv)
