MAHAKAM ULU – Akses kelistrikan di wilayah pedalaman dan kawasan yang belum terjangkau jaringan konvensional terus menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu).
Demi menjaga pasokan daya tersebut, pemerintah daerah kini membidik penguatan sistem tata kelola Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tingkat kampung agar lebih profesional dan transparan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pembukaan FGD Penyusunan Rumusan Tarif Layanan PLTS di Kantor Bupati Mahulu pada Kamis (11/06/2026). Wakil Bupati Mahulu, Suhuk, S.E., menyatakan bahwa pemenuhan energi bersih ini berdampak langsung pada sirkulasi ekonomi dan kualitas hidup masyarakat hulu.
Menurut Suhuk, efektivitas PLTS di kawasan pedalaman sangat tinggi dalam memangkas ketimpangan pasokan energi. Oleh sebab itu, mekanisme manajemennya harus segera ditingkatkan demi mewujudkan cita-cita pembangunan yang merata.
“Keberlanjutan layanan PLTS yang telah dibangun harus menjadi perhatian seluruh pihak agar manfaatnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang,” tegas Wabup Suhuk.
Pemkab Mahulu menaruh harapan besar agar kajian ilmiah yang sedang berjalan ini tidak sekadar menetapkan angka nominal, melainkan mampu menelurkan kebijakan visioner. Regulasi final nantinya wajib mengedepankan asas keberpihakan pada masyarakat serta menciptakan ekosistem birokrasi energi yang bersih di tingkat daerah.
