TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus berkomitmen memperkuat sinergi dalam pengawasan dan tata kelola keuangan daerah. Hal ini ditandai dengan kehadiran Sekretaris Daerah Kukar, H. Sunggono, dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur, yang digelar di Auditorium Nusantara, Kantor BPK Perwakilan Kaltim, Samarinda, Jumat (7/3/2025).
Acara tersebut menandai pergantian kepemimpinan dari Agus Priyono kepada Mochammad Suharyanto sebagai Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud, jajaran Forkopimda, serta sejumlah kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
Dalam sambutannya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa Sertijab bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari upaya strategis untuk menjaga kesinambungan pengawasan keuangan publik yang akuntabel.
“Momentum ini harus menjadi penguat sinergi antarlembaga untuk membangun sistem tata kelola keuangan yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel,” ujar Rudy.
Ia menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai dasar BPK yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemeriksaan dan pengawasan anggaran.
Sekretaris Daerah Kukar, H. Sunggono, menyampaikan apresiasi atas dedikasi Agus Priyono selama menjabat sebagai Kepala BPK Kaltim dan menyambut positif kepemimpinan baru Mochammad Suharyanto.
“Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Suharyanto dan selamat menjalankan amanah. Semoga sinergi yang sudah terjalin antara BPK dan Pemkab Kukar dapat terus ditingkatkan dalam rangka menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik,” ujarnya.
Sunggono juga menyampaikan penghargaan kepada Agus Priyono atas kontribusinya dalam mendampingi Pemkab Kukar membangun sistem keuangan daerah yang akuntabel.
Kepala BPKAD Kukar, Sukotjo, yang turut hadir, menambahkan bahwa kerja sama erat dengan BPK menjadi salah satu fondasi utama dalam mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan pergantian kepemimpinan ini, diharapkan pengawasan keuangan daerah, khususnya di Kutai Kartanegara, dapat terus ditingkatkan guna mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih optimal.(adv)
