KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus memperluas jangkauan layanan kesehatan dasar dengan meresmikan sejumlah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di berbagai wilayah. Upaya ini menjadi bagian dari strategi peningkatan akses kesehatan bagi ibu hamil, bayi, dan balita yang selama ini menjadi kelompok paling rentan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menegaskan bahwa Posyandu bukan hanya fasilitas layanan, melainkan lembaga kemasyarakatan desa yang tumbuh dari partisipasi warga sendiri.
“Posyandu ini bagian dari LKD atau LKK, sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 dan kita terjemahkan ke dalam Perbup Nomor 38 Tahun 2022,” jelas Arianto, Jumat (9/5/2025).
Ia menjelaskan, keberadaan Posyandu dikelola langsung oleh warga setempat yang tergabung sebagai kader secara sukarela. Semangat gotong royong dan kepedulian sosial menjadi fondasi utama pengelolaan Posyandu agar bisa berjalan berkelanjutan.
“Pengurusnya dari masyarakat lokal sendiri. Kita harapkan mereka punya semangat untuk ikut membantu pemerintah dalam melayani warga. Khusus Posyandu, itu tentu fokus di bidang kesehatan,” katanya.
Untuk mendukung efektivitas pelayanan, para kader Posyandu akan mendapatkan pendampingan dari tenaga medis yang ditugaskan secara berkala, seperti bidan dan perawat. Pendampingan ini diharapkan mampu menjaga kualitas layanan sekaligus meningkatkan kapasitas para kader di lapangan.
“Nanti bidan dan perawat wajib mendampingi kader-kader posyandu saat pelaksanaan di lapangan,” tandas Arianto.
Pemkab Kukar melalui DPMD berkomitmen mendorong penguatan peran kelembagaan masyarakat dalam bidang kesehatan, sekaligus memastikan bahwa layanan dasar dapat menjangkau hingga ke pelosok desa secara merata dan berkelanjutan.(adv)
