PENAJAM — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Rauf Muin, menegaskan pentingnya kecermatan dan kepekaan tinggi dalam merespons ancaman kabut asap terhadap sektor pendidikan. Ia mendesak agar kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) diterapkan secara terukur, responsif, dan berbasis data riil di lapangan tanpa mengabaikan mutu pendidikan para siswa.
Rauf mengkritisi kecenderungan pengambilan keputusan yang bersifat terburu-buru atau sekadar menyamaratakan kondisi seluruh wilayah. Menurutnya, keselamatan dan kesehatan anak-anak dari ancaman Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) adalah hal mendasar yang wajib dilindungi, namun pengalihan metode belajar juga menuntut kalkulasi strategi yang matang agar hak belajar anak tidak terganggu.
“Melihat kondisi yang ada sebenarnya, kita harus betul-betul menyesuaikan. Apakah dampaknya sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan seperti lonjakan kasus ISPA, atau belum. Kita harus kritis melihat indikator itu. Jika memang masih aman untuk tatap muka, tentu harus dipertahankan, sebab beralih ke PJJ itu tidak gampang dan butuh strategi yang matang,” tegas Rauf saat memberikan keterangan di Penajam, Rabu 21/10/2026.
Secara umum, Rauf memantau bahwa kondisi udara di sebagian besar wilayah Penajam Paser Utara, termasuk Kecamatan Penajam, masih dalam batas aman dan terkendali. Kendati demikian, ia menaruh perhatian sangat serius terhadap titik-titik rawan, khususnya area yang berdekatan dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang beberapa kali dilanda kebakaran hutan dan lahan (karhutla) cukup masif.
Ia menilai, pendekatan berbasis wilayah (localized approach) adalah solusi yang paling bijak dan berkeadilan. Kawasan yang terpapar asap pekat harus segera mengambil tindakan penyelamatan melalui PJJ, sementara daerah yang relatif aman tetap melanjutkan aktivitas persekolahan seperti biasa.
“Kalau PPU secara keseluruhan, seperti di Kecamatan Penajam, dampak kebakarannya tidak terlalu signifikan walau ada titik tertentu. Namun untuk daerah khusus seperti di sekitar IKN, itu perlu pertimbangan PJJ secara cepat karena beberapa kali terjadi kebakaran yang cukup besar di sana. Jadi perlakuannya harus spesifik,” ujarnya.
Tak hanya menyoroti kebijakan sekolah, Rauf juga mendorong akselerasi penanganan karhutla di hulu. Ia mengapresiasi kesiapsiagaan seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), khususnya personel TNI dan Polri yang diterjunkan secara masif untuk memadamkan titik api sebelum berdampak luas pada kesehatan masyarakat.Menutup keterangannya, Rauf mengingatkan agar pemerintah daerah selalu siap bertindak cepat tanpa mengorbankan kepastian belajar anak.
“Prinsipnya, penerapan PJJ ini harus fleksibel dan menyesuaikan kondisi riil di lapangan. Tidak perlu dan tidak boleh disamaratakan begitu saja. Kesehatan anak-anak adalah prioritas utama, tetapi kebijakan yang diambil pun harus tetap rasional dan terukur,” pungkasnya. (Uddin.gagah)
