TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya untuk meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kukar, Dr. H. Sunggono, saat menyerahkan LKPD Unaudited TA 2024 ke Kantor BPK Perwakilan Kalimantan Timur, Rabu (26/3/2025).
“Kami berharap hasil pemeriksaan bisa keluar dalam dua bulan ke depan dengan capaian yang lebih baik dari tahun sebelumnya,” ujar Sunggono dengan penuh optimisme.
LKPD yang diserahkan mencakup berbagai komponen penting, seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, hingga Laporan Perubahan Ekuitas. Seluruh dokumen tersebut akan diperiksa secara menyeluruh oleh auditor BPK.
Sunggono menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar target administratif, melainkan cerminan tata kelola yang transparan dan akuntabel. “Semua dokumen akan diperiksa, dipelajari, dan jika ditemukan kekurangan administratif, tentu akan segera kami benahi,” jelasnya.
Pemkab Kukar sendiri telah melakukan berbagai pembenahan dan penguatan sistem pelaporan keuangan sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Dengan komitmen tersebut, Kukar berharap opini WTP dapat menjadi standar baru dalam pengelolaan keuangan daerah.(adv)
