TENGGARONG — Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, memimpin delegasi Pemerintah Kabupaten Kukar dalam kunjungan resmi ke Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta pada Kamis (22/5/2025).
Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan pengembangan perdagangan karbon di sektor kehutanan, khususnya di lahan gambut yang berada di luar kawasan hutan, termasuk wilayah Kelurahan Timbau, Kukar.
Sunggono didampingi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Alfian Noor dan Kepala Dinas Perkebunan M. Taufik. Delegasi Kukar disambut langsung oleh Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Dedi Latif, Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Didi Apriadi, serta Direktur Perencanaan Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur Ratih Purbasari Kania.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan dari PT Tirta Carbon Indonesia (TCI) yakni Wisnu Tjandra, Antonius Sj, dan Ovi AS, serta Edi J dari DPPR dan Baharuddin dari DPMPTSP.
“Kami ingin memastikan bahwa perdagangan karbon di Kukar, terutama di lahan gambut, berjalan dengan tata kelola yang baik dan sesuai regulasi,” ujar Sunggono dalam pertemuan itu.
Ia juga mengungkapkan bahwa BKPM memberikan apresiasi atas inisiatif Kukar yang membawa perspektif baru dalam tata perizinan karbon.
“Langkah ini menunjukkan komitmen Kukar dalam mendukung investasi yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan,” tambahnya.
Kukar menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang pengaturan perdagangan karbon. Menurut Sunggono, potensi pengelolaan lahan gambut dan mangrove di Kukar sangat besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan.
Ia berharap koordinasi tersebut dapat menjadi langkah awal bagi pertemuan lanjutan dalam merumuskan kebijakan karbon yang lebih komprehensif secara nasional.
Sementara itu, Deputi Perencanaan Penanaman Modal BKPM, Dedi Latif, menyatakan bahwa kunjungan dari Pemkab Kukar memberikan masukan penting dalam penyusunan kebijakan investasi karbon nasional.
“Diskusi ini menjadi fondasi untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun sistem perdagangan karbon yang inklusif dan terarah,” ungkapnya.(adv)
