TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas akses keuangan produktif di wilayah pedesaan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang inklusif. Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Pembahasan Program Kerja Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kukar Tahun 2025, yang berlangsung di Ruang Pertemuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Timur–Utara (Kaltim-Kaltara), Samarinda, Rabu (11/6/2025).
Sekretaris Daerah Kukar, H Sunggono, yang memimpin delegasi Pemkab Kukar dalam forum tersebut, menekankan pentingnya kolaborasi dengan OJK dalam memperkuat berbagai program unggulan daerah. Di antaranya Kredit Kukar Idaman, EKI Desa, Kejar (Ayo Menabung), Laku Pandai, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), dan Lembaga Keuangan Mikro (LIK) Syariah. “Kami mengandalkan peran OJK untuk membuka akses keuangan produktif, mendorong partisipasi aktif lembaga jasa keuangan, dan mengoptimalkan potensi ekonomi desa di Kukar,” ujarnya.
Rapat tersebut secara khusus membahas pengembangan dua desa prioritas sebagai pilot project program EKI, yakni Desa Tanjung Limau di Kecamatan Muara Badak dan Desa Manunggal Jaya di Kecamatan Tenggarong Seberang. Menurut Sunggono, kedua desa ini memiliki potensi unik dan siap untuk dikembangkan melalui intervensi ekosistem keuangan inklusif yang terukur. “Kami telah menyiapkan data dan dukungan informasi agar pengembangan ekonomi desa bisa dilakukan secara terarah,” tegasnya.
Sunggono juga menekankan bahwa Pemkab Kukar siap memfasilitasi akses masyarakat desa terhadap layanan keuangan formal, termasuk layanan dari Bankaltimtara, BRI, Pegadaian, dan BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, pendekatan yang sistematis diperlukan untuk memastikan bahwa pelayanan keuangan tidak hanya hadir, tetapi juga digunakan secara produktif oleh masyarakat.
Lebih jauh, ia menyampaikan pentingnya penguatan literasi dan inklusi keuangan sebagai fondasi keberhasilan program EKI. Ia berharap rapat ini melahirkan rencana aksi yang konkret dan terstruktur. “Kami mendorong agar rapat ini tidak hanya berhenti pada diskusi, tetapi dilanjutkan dengan penetapan timeline dan persiapan launching program EKI di Tanjung Limau dan Manunggal Jaya,” tuturnya.
Hadir mendampingi Sekda Kukar dalam rapat tersebut antara lain Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah, Haryo Martani, serta Kepala Bidang Pemberdayaan DPMD Kukar, Asmi Riyandi Elvandar. Para pemangku kepentingan lainnya dari lintas sektor juga terlibat dalam perumusan program kerja yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat.
Melalui pendekatan kolaboratif dan terencana ini, Pemkab Kukar menargetkan terbentuknya ekosistem ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, tetapi juga memperkuat posisi Kukar sebagai model sukses pengembangan ekonomi berbasis inklusi keuangan di tingkat daerah.(adv)
