TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Salah satu langkah strategisnya diwujudkan melalui kegiatan Pendampingan Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi 2025, yang digelar Kamis (29/5/2025) di Ruang Serbaguna Dispora, Kompleks Olahraga Aji Imbut, Tenggarong Seberang.
Kegiatan ini dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kukar, Ahyani Fadianur Diani. Hadir dalam kegiatan tersebut para kepala perangkat daerah, camat, serta para asesor dari berbagai unit pemerintahan.
Ahyani menegaskan pentingnya SPIP Terintegrasi sebagai kerangka kerja yang mendorong efektivitas pengelolaan anggaran sekaligus memperkuat pengendalian risiko di lingkungan pemerintah daerah. “Melalui pendampingan ini, kita ingin memastikan setiap kebijakan dan anggaran yang dijalankan pemerintah memiliki sistem pengawasan internal yang kokoh,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa SPIP Terintegrasi memungkinkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak awal. Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah didorong untuk menggunakan anggaran secara efisien dan terarah, guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ucap Ahyani.
Dalam kesempatan tersebut, Ahyani juga menekankan peran strategis para asesor sebagai garda depan dalam proses penilaian. Mereka bertugas menggali kelemahan sistem, menyusun rekomendasi, serta menyajikan data yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Keberhasilan pelaksanaan SPIP Terintegrasi sangat bergantung pada integritas dan profesionalitas para asesor. Mereka adalah pihak yang memastikan bahwa hasil penilaian benar-benar mencerminkan kondisi riil,” katanya.
Menutup sambutannya, Ahyani menyampaikan pesan Bupati Edi Damansyah yang menaruh harapan besar pada kegiatan ini agar berdampak langsung terhadap peningkatan kapasitas pengawasan dan perbaikan tata kelola pemerintahan di Kukar.
“Mari kita perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, demi kesejahteraan seluruh masyarakat,” pungkasnya.(adv)
